Seminar Nasional & Call for Papers “Reaktualisasi Penanganan Bencana Menuju Rekonstruksi Sistem Hukum Nasional”

 

Telah terselenggara Seminar Nasional dan Call Paper pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 menggunakan aplikasi Zoom dengan tema “REAKTUALISASI PENANGANAN BENCANA MENUJU REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM NASIONAL” dengan para narasumber Prof Dr Eman Suparman, S.H., M.H., Dr Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dipandu oleh moderator Dr. Taufik Kurrohman S. H. I., M. H.

Acara ini diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultad Hukum Universitas Pamulang dan dihadiri oleh para dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang serta mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Sebelum acara ini dimulai, acara ini dibuka oleh sambutan dari Dr. (HC) Drs. H. Darsono selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya dan Dr. H. Dayat Hidayat, MM. selaku Rektor Universitas Pamulang.

Materi pertama disampaikan oleh Prof Dr Eman Suparman, S.H., M.H., Beliau memaparkan bahwa Istilah “keadaan memaksa” yang berasal dari istilah overmacht atau force majeure, dalam kaitannya dengan suatu perikatan atau kontrak tidak ditemui rumusannya secara khusus dalam Undang-Undang. Namun berdasarkan pasal-pasal Burgelijk Wetboek (BW) atau KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa overmacht adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan yanh tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk member ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya.

Pada dasarnya bencana terbagi menjadi dua yaitu Bencana dan Bencana Non Alam (Human Disaster). Bencana merupakan peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan, dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau fakotr non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor; faktor alam dan faktor non alam; dan faktor manusia.

Materi kedua disampaikan oleh Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. Beliau mengatakan bahwa Pemerintah lebih mengutamakan membuat regulasi dibanding dengan aksi penyelesaian penanganan Covid 19, bahkan terdapat tumpang-tindih regulasi dalam menuntaskan kasus Covid 19. Pemerintah telah mengeluarkan darurat kesehatan masyarakat dan juga darurat bencana nasional. Namun pemerintah membuat suatu Gugus Tugas, yang mana bertugas untuk memberikan rapid test dan swab test. Namun Gugus Tugas tidak diperbolehkan membuat suatu peraturan. Jika BNPB yang diberikan tugas maka BNPB diperbolehkan untuk membuat suatu peraturan, karena merupakan suatu badan yang didirikan secara resmi. Namun terbit kembali Perpres No. 82 Tahun 2020 menyebabkan kondisi semakin rumit.

Menteri BUMN menjabat sebagai Kepala BUMN yang ada di seluruh Indonesia, namun diberikan tugas oleh Presiden Jokowi sebagai Koordinator Satuan Gugus Tugas dan Pemulihan Ekonomi. Seorang Wakil Menteri BUMN yang seharusnya membantu kinerja Kepala Menteri namun Wakil Menteri diberikan jabatan sebagai Komisaris suatu Perusahaan.

Kelembagaan konstitusional tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya, karena pendekatan secara politik lebih menonjol dibandingkan dengan kinerja antara para menteri dalam menyelesaikan tugasnya. Padahal, seharusnya Presiden Jokowi membangun suatu tim yang solid, sehingga secara bersama dapat menyelesaikan permasalahan khususnya bidang ekonomi pada saat ini.

Selanjutnya materi ketiga yaitu Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. mengatakan bahwa Bencana yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya Pandemi Covid-19, tidak terdapat bandingannya dalam lintasan sejarah peradaban manusia (beyond the all precedent).

Berbagai undang-undang (misalnya: UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan) yang telah disiapkan untuk dapat menanggulangi bencana, seperti tidak berdaya menghadapi bencananya itu sendiri. Terbukti adanya terobosan dengan menggunakan Perppu No. 1 Tahun 2020, walaupun sebatas pada “rekayasa pengelolaan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan” pada masa pandemi dimaksud. Semua pranata sosial, termasuk  hukum, harus beradaptasi dengan kondisi baru akibat (new normal) covid-19, karena hakekatya, sistem hukum nasional tidak siap atau disiapkan untuk dapat bekerja dalam keadaan bencana seperti sekarang ini.

Dalam bidang Hukum Pidana, sejumlah masalah yang timbul terkait adanya bencana, termasuk karena Pandemi-Covid-19, antara lain:

  • Masalah Hukum Pidana Materil, seperti: pertanggungjawaban pidana terhadap profesional yang terkait penanggulangan bencana dan perluasannya terhadap relawan;
  • Masalah Hukum Acara Pidana, seperti: keabsahan pemeriksaan saksi, ahli, tersangka/terdakwa baik di penyidikan maupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan melalui tele conference;
  • Masalah Hukum Penitentier, seperti: pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi  dan integrasi sebagai faktor kriminogen baru.

Konsepsi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam  penanggulangan penanggulangan bencana, memang tidak diatur secara khusus. Namun demikian kemungkinan adanya tuntutan pidana berkenaan dengan hal ini cukup terbuka. Misalnya, adanya rumor “kesalahan diagnostik” tenaga medis terhadap ODP, PDP atau OTG yang menyebabkan pemberlakuan  (karantina atau isolasi), atau bahkan ketika meninggal dunia dimakamkan dengan protokol covid-19, yang bagi masyarakat Indonesia dipandang tidak memberi ruang yang cukup bagi keluarga untuk ikut pemulasaran.

Pertanggungjawaban terhadap tenaga medis yang demikian itu dapat menggunakan konstruksi tindak pidana di lingkungan profesional. Untuk itu perlu rekonstruksi hukum pidana terkait hal ini.

Kejahatan profesional dapat terjadi dalam penanggulangan bencana, tetapi memiliki sejulah hambatan bagi penegakan hukumnya, antara lain disebabkan:

  • Pelaku adalah anggota organisasi profesi yang sah (anggota IDI dan PPNI), yang terkadang self employed sehingga penegakan etika profesi tidak selalu efektif karena “semangat melindungi korps”;
  • Kolega pelaku hanya menganggapnya sebagai  beyond the pale and unacceptable forms of behavior;
  • Kerapkali merupakan persekongkolan dari berbagai profesi (misalnya dalam bidang medis kerjasama antara profesi dokter, perawat, ahli gizi, laboran dan administratur) sehingga sulit diungkap;
  • Perlindungan terhadap pelaku karena “confidentially profession” dan jika bisa penuntutannya memerlukan pembuktian yang tidak mudah, disamping sifatnya sebagai ambulance chasing.

Sehingga benar bahwa diperlukan rekontruksi sistem hukum nasional dalam penanganan bencana.

Semoga dengan terselenggaranya acara ini, mampu memberikan pemahaman secara keilmuan khususnya mengenai penanggulangan bencana pada bidang hukum dan mampu memberikan pemikiran kritis dan inovatif terhadap menyikapi problematika sistem hukum di Indonesia. (REZ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *