Fakultas Hukum Bersama Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI dan Legal Drafter Melaksanakan Diskusi Berkaitan RUU Tentang Provinsi-Provinsi

Telah terselenggara kegiatan diskusi Fakultas Hukum bersama Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI dan Legal Drafter dalam pembahasan berkaitan dengan Rancangan Undang-undang tentang Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimatan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dibuat dasar hukum baru, mengingat dasar hukum yang lama dari ke 12 Provinsi tersebut masih menyantol pada aturan yang sudah usang.

Acara tersebut terselenggara pada hari senin tanggal 21 September 2020 di Ruang Rapat lantai 10 Gedung Viktor Kampus 2 Unpam.  Jajaran Fakultas Hukum dan Jajaran Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI secara konkrit isu yang menjadi fokus dalam pembahasan diantaranya berkaitan dengan tanggapan terkait pembentukan RUU dan terhadap urgensi serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya.

Adapun maksud dan tujuan dalam kegiatan diskusi kali ini adalah dimana kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimatan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara dimaksudkan sebagai upaya mendapatkan masukan, pengayaan, dan informasi mengenai materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimatan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ke 12 provinsi tersebut masih menyantol pada aturan yang sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Undang-undang pembentukan daerah yang menggunakan landasan UU tentang Pokok Pemda yang lahir pada tahun 1957 juga belum mengenal konsep otonomi daerah, apalagi otonomi luas yang baru dimulai sejak keberlakuan UU tentang Pemda Tahun 1999. Sehingga banyak ketentuan yang sudah lama, mengingat Undang-undang tentang pemda sendiri sudah berganti beberapa kali, terkahir adalah UU No. Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Semoga dengan terjalinnya diskusi ini mampu memberi khazanah keilmuan yang aplikatif dan konkrit, memberi masukan berupa kontribusi pemikiran terhadap rencana pembuatan Naskah Akademik dan RUU yang hendak dibuat oleh lembaga DPR. Kegiatan kedepan akan dilanjutkan dengan agenda Focus Group Discussion secara komprehensif. (REZ).