Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah wewenang yang mana dengan adanya wewenang sekaligus menjadikan batasan kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Secara umum wewenang dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk menggunakan sumbe daya yang ada dalam mencapai tujuan organisasi, kemudian juga sebagai kemampuan untuk bertindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Namun, dalam faktanya kita temui bahwa banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.

Melihat hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengadakan Webinar Nasional yang bertema “Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara Dalam Prespektif Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” pada hari Senin, 29 November 2020 dengan menghadirkan tiga orang pembicara diantaranya : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Ahli Hukum Administrasi Negara dan juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dr. Muhammad Ryan Bakry, S.H., M.H. Ahli Hukum Administrasi Negara, Dekan Fakultas Hukum Universitas Yasri, Dr. Joko Riskiyono, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Univesitas Pamulang dan Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI.
Pemaparan pertama oleh Dr. Ridwan, S.H., M.Hum dengan topik penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan beliau mengatakan bahwa rumusan pasal di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tentang larangan-larangan yang masuk kedalam penyalahgunaan wewenang diantaranya larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang masih kurang tepat.
Pemaparan kedua disampaikan oleh Dr. Muhammad Ryan Bakry, S.H., M.H. dengan topik konformitas larangan penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada konteks keadilan administrasi, beliau menjelaskan tentang konstruksi hukum dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, penegasan bahwa pada pasal 21 Undang-Undang ini memang perlindungan untuk pejabat public, kemudian larangan penyalahgunaan wewenang itu sendiri sebagai akomodir dari prinsip fairness dan juga prinsip akurasi. Hukum administrasi pemerintahan itu memastikan menjamin adanya keadilan administrasi dalam aspek legal powernya, kemudian instrumennya, institusinya dan jaminan legalitas.
Dilanjut dengan pemaparan dari Dr. Joko Riskiyono, S.H., M.H. dengan topik pembahasan disharmonisasi dalam pengaturan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan melalui pemantauan dan peninjauan, menurut beliau diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi ulang peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang karena banyaknya perundang-undangan yang memuat materi penyalahgunaan wewenang seharusnya dapat dilakukan harmonisasi ulang dengan harapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 itu dilakukan perubahan. Dan juga beliau mengatakan pengaturan materi muatan penyalahgunaan wewenang dan urusan oleh badan/pejabat administrasi dalam Undang-Undang administrasi pemerintahan secara hirarkis dan diikuti oleh peraturan pemerintah selaku pelaksana Undang-Undang. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang pengawasan system administrasi negara itu tidak sejalan dengan semangat yang ada di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014.
Menutup acara Webinar dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harusnya dihargai, disegani, dan dihormati bukan karena kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya melainkan dengan kapabilitas yang diwujudkan dengan kinerja yang terpuji dan juga menjadi pelayan yang baik.

Webinar FH Unpam: Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara Dalam Perspektif UU Administrasi Pemerintahan

Post navigation