Hukuman mati yang melanggar hak paling dasar manusia masih dipraktikkan di Indonesia. Padahal tren di dunia Internasional menunjukkan hukuman mati sudah mulai ditinggalkan. Tak hanya itu, hukuman mati pun memiliki banyak permasalahan seperti unfair trial, praktik penyiksaan, hingga korupsi dalam praktiknya. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, Imparsial bersama Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengadakan  diskusi dan Pemutaran Film bertajuk, “Problematika Praktik Hukuman Mati dan Perkembangannya dalam RKUHP” yang akan diadakan pada hari Rabu, 20 Juli 2022 di Lantai 8 Ruang Anggrek Kampus II Victor, Universitas Pamulang.

Agenda tersebut turut hadir Dekan FH Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., Kaprodi Ilmu Hukum S1 Dr. Taufik Kurrohman, S.H.I., M.H., Wakaprodi Ilmu Hukum S1 Aria Dimas Harapan, S.H., M.H., Sekretaris Prodi Ilmu Hukum S1 HM. Rezky Pahlawan MP, S.H., M.H., dan para dosen-dosen serta mahasiswa FH Unpam.

Kegiatan tersebut merupakan implementasi kerjasama antara Fakultas Hukum dengan IMPARSIAL (The Indonesian Human Rights Monitor). Narasumber yang hadir adalah Dr. Suhendar, S.H., M.H. (Akademisi Unpam), Amalia Suri (Peneliti Imparsial), Sandra Moniaga (Komisioner Komnas HAM), Junaidi Simun (Peneliti CSRC UIN Jakarta).

Hingga saat ini hukuman mati masih menjadi bagian penting dalam sistem hukum Indonesia. Setidaknya masih ada beberapa kebijakan (regulasi) yang mengatur tentang hukuman mati, di antaranya: KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti Terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Pada masa pemerintahan SBY (2008-2011) Indonesia sempat menghentikan sementara eksekusi mati dan kemudian dilanjutkan kembali hingga akhir masa pemerintahan. Di masa Jokowi, dilaksanakan beberapa gelombang hukuman mati, namun kemudian dimoratorium hingga sekarang. Hingga tahun 2015 tercatat 139 negara telah menghapus hukuman mati; 1970 hanya 21 negara.

Hukuman mati menjadi pro dan kontra, adapun yang pro berpandangan diantaranya, hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM, karena ditujukan untuk memelihara kehidupan umat manusia, hukuman mati setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh para bandar narkoba, bandar narkoba dapat dikenai dengan takzir dalam hukum pidana Islam, dan  Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 menegaskan bahwa halal hukumnya bagi pemerintah untuk melakukan eksekusi mati bagi bandar narkoba. Adapun yang kontra berpandangan bahwa hukuman mati sudah tidak lagi relevan lagi bagi perkembangan zaman saat ini dan seharusnya dihapuskan dari sistem hukum Indonesia, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan HAM, hukuman mati harus dilakukan secara adil, termasuk proses hukum yang independen, dan belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan secara positif korelasi antara hukuman mati dan penurunan tingkat kejahatan (narkoba). Semoga dengan diadakannya agenda tersebut mampu menambah kazanah keilmuan serta mengikuti perkembangan terhadap problematika penegakan Hak Asasi Manusia ditinjau dari penerapan Hukuman mati di Indonesia.

Diskusi dan Pemutaran Film: “Problematika Praktik Hukuman Mati dan Perkembannya Dalam RKUHP” Bersama IMPARSIAL

Post navigation