Telag terselenggara kegiatan FGD aspek Hukum Pidana pada hari selasa tgl 2 Juni 2020 dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dengan FGD ini mengusung tema “Membangun Paradigma Kepastian Hukum Pidana dalam Masa Pandemik COVID-19”.

Sociologi of crime aspek ambivalensi anomaly masyrakat pasca covid 19
Narasumber M. Iqbal dalam pemaparannya ia menyatakan sosiologi of crime adalah kajian kriminologis dalam aspek sosial, aspek ambivalansi terkait aspek kejiwaan, dan dapat menimbulkan reaksi terhadap masyarakat, yang secara sadar melakukan penyimpangan dalam wujud kepanikan meskipun pada hakikatnya nilai penyimpangan tersebut telah di sadari sebagai suatu hal negatif. Dalam Kondisi panik potensi masyarakat untuk mentoleransi hal menyimpang sangatlah besar dan itulah yg di sebut Ambivalensi aspek Anomali sosial.

Ambivalensi situasional Masyarakat Pada covid 19 bisa saja penciptakan dalih seperti mengangkat opini bahwa Virus Covid 19 adalah mahluk tuhan, sehingga menjadi dalih melanggar PSBB untuk tujuan pribadi, namun disisilain tetap memendam kehawatiran bila mana ada orang terdekat yang terjangkit sehingga membangun kecurigaan, Sehingga upaya untuk memcegah tertular covid 19 di wujudkan dengan belanja yang berlebihan, sehingga terkesan individualistik. Hal tersebut tentulah dinilai sebagai anomaly pada masyarakat. Beberapa anomali yang lahir pasca Covid 19 ini juga adalah
Hate crime
Moral panic, Copy rage crime (karena terkesan individualistik).

Pertanyaannya adalah bagaimana Warga binaan pasca yang menerima Remisi Pasca Covid 19 bisa beradaptasi di tengah masyarakat dengan kondisi tersebut. Dengan kondisi covid 19 ini justru membuat remisi memberikan ketidakpasrian. Mengingat, dalam kondisi yg tidak memungkinkan tersebut mereka harus memenuhi kebutuhan hidup namun disaat semua orang dirumahkan bahkan ada yg di PHK, tentu hak tersebut berpotensi menciptakan kesempatan pengulangan kejahatan/residivis.

Selanjutnya narasumber kedua yaitu Halimah Humayrah Tuanaya memaparkan bahwa wabah covid 19 ini merupakah wabah yang tidak dapat terpisahkan dari hukum pidana. Hukum pidana identic dengan sanksi atau nestapa. Sanksi pidana menjadi sesuatu yang laku, sanksi pidana dapat memberikan ketertiban kepada masyarkat.


Sanksi pidana sangat diperlukan pada saat covid 19 untuk menjaga ketertiban masyarkat, contoh dinegara Italy dengan sanksi kurungan dan denda, dan prancis mengancam dengan pidana denda, setelah diterapkanya lockdown, bagi masyarkat yang keluar rumah tanpa alasan yang jelas.
Apakah di Indonesia sudah menerapkan kepastian hukum? kepastian hukum dapat diperoleh ketika hukum dapat dijalankan. Hukum yang baik adalah yang mempunyai Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sanksi pidana bagi masyarkat dapat dijatuhkan ketika pemerintah sudah menetapkan status gawab darurat terkait covid 19. Jika menerapkan karantina wilayah, Negara wajib menjamin seluruh kebutuhan hidup warga Negara.

Harmonisasi keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di masa pendemi covid 19
Narasumber : Sulis setyawati.
Negara hukum disebut dengan rechstaat atau the rule of low, karakteristik Negara hukum mempunyai perlindungan HAM, supermasi hukum dan Pemisahan kekuasaan.
Negara Indonesia bisa disebut dengan Negara hukum pancasila, kenapa demikian termuan dalam pembukaan uud 1945 dan juga dengan dengan pasal 1 ayat 3.
Dalam kerangka pelaksanaan Negara hukum pancasila, mendorong dengan keadilan dan kepastian hukum
System penegakan hukum akan bisa terwujud,
Struktur hukum
Substansi hukum
Budaya hukum

Pertanyaan dan diskusi dilakukan oleh beberapa dosen yang hadir dalam acara tersebut, sebut saja Bu wiwin dimana beliau berkata
“Dalam penanganan covid tidak bisa ditunda karena sangat cepat dan darurat, pembuatan PP ini tidak signifikan,? Idealnya bagaimana? Agar tidak dikatakan tergesa gesa. Langkah konkrit apa yang sudah dilakukan dari sudut pandang hukum pidana, baik dampak covid 19. Ambivalensi menimbulkan prilaku yang berlebihan, karena tidak ada kejelasan peraturan yang dikeluarkan?”.

Selanjutnya dosen yang berdiskusi dalam forum tersebut ialah Pak Chessa ‘Konsef Anomali penguasa dan masyarakat?” tuturnya.

Ada tambahan narasi dikalimat terakhir..

“Dengan kondisi covid 19 ini justru membuat remisi memberikan ketidakpasrian. Mengingat, dalam kondisi yg tidak memungkinkan tersebut mereka harus memenuhi kebutuhan hidup namun disaat semua orang dirumahkan bahkan ada yg di PHK, tentu hak tersebut berpotensi menciptakan kesempatan pengulangan kejahatan/residivis”

Berbagai macam pertanyaan dan diskusi hangat dalam FGD ini sangat hidup, semoga dengan terselenggaranya kegiatan tersebut memberi wawasan ilmu yg lebih luas dan mampu menumbuhkan pemikiran kritis yg konstruktif dan konkrit agar ter aplikatif sesuai dengan norma yg berlaku. (REZ)

FGD Hukum Pidana yang Diselenggarakan Prodi Ilmu Hukum S-1

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *