Tangerang Selatan (10/06/2026)– Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Hukum Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader organisasi kemasyarakatan melalui edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Jakarta Barat. Kegiatan yang mengusung tema “Pemberdayaan Kader Ormas Melalui Edukasi Hukum Tata Negara dan Hukum Islam dalam Membangun Kesadaran Konstitusional dan Moral Keorganisasian” tersebut dilaksanakan pada Jumat, 3 April hingga Minggu, 5 April 2026.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam memberikan kontribusi nyata perguruan tinggi kepada masyarakat melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran hukum. Tim PkM berupaya memberikan pemahaman kepada kader GRIB Jaya mengenai pentingnya kesadaran konstitusional sekaligus penguatan nilai-nilai moral dalam menjalankan kehidupan berorganisasi.

Tim PkM Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Kegiatan PkM ini diketuai oleh Dwi Sri Handayani, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengabdi. Berdasarkan Surat Tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang, tim pengabdi terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Pamulang.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan oleh tim yang diketuai oleh Dwi Sri Handayani, S.H., M.H. Dalam pelaksanaannya, ketua pengabdi didukung oleh dua orang anggota dosen, yaitu Tajudin, S.H., M.H. yang berperan sebagai Asisten Ahli dan Dea Dahlia, S.H., M.H. sebagai Tenaga Pengajar. Kegiatan ini juga melibatkan empat mahasiswa, yakni Febriyan Nasution, Lusi Efven Vanda Rismayanti, Muhammad Dexsel Anggoro, dan Helena Herma Natasya, yang turut berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Nama-nama tersebut tercantum dalam Surat Tugas PkM Universitas Pamulang Nomor 0001/D5/ST/LPPM/UNPAM/III/2026 sebagai anggota pengabdi dosen dan mahasiswa.

Membangun Kesadaran Hukum dan Moral Keorganisasian

Pelaksanaan PkM dilatarbelakangi oleh masih perlunya penguatan pemahaman kader organisasi kemasyarakatan mengenai prinsip-prinsip konstitusi, kehidupan demokratis, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya memahami kedudukan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, kegiatan ini juga memberikan perhatian terhadap pemahaman Hukum Islam sebagai salah satu landasan moral keorganisasian, khususnya dalam menginternalisasikan nilai-nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan integritas dalam aktivitas organisasi. Laporan PkM mencatat bahwa keterbatasan pemahaman terhadap aspek hukum dan nilai moral tersebut dapat memengaruhi optimalisasi peran kader dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyuluhan Hukum hingga Diskusi Kasus

Dalam pelaksanaannya, tim PkM menggunakan beberapa pendekatan, antara lain penyuluhan hukum, edukasi hukum, penguatan kaderisasi, simulasi, serta diskusi kasus. Pendekatan tersebut dirancang agar materi tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga dapat dipahami dan dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan organisasi maupun masyarakat.

Melalui penyuluhan dan edukasi hukum, peserta mendapatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, kesadaran konstitusional, serta posisi warga negara dalam kehidupan demokratis. Sementara itu, materi Hukum Islam diarahkan pada penguatan dimensi etika dan moral agar nilai-nilai hukum dapat diterapkan dalam perilaku dan pengambilan keputusan organisasi.

Diskusi kasus dan simulasi menjadi bagian penting dalam kegiatan karena memberikan ruang kepada peserta untuk mengidentifikasi persoalan, menganalisis permasalahan dari perspektif hukum, serta mendiskusikan alternatif penyelesaian yang sesuai dengan prinsip hukum dan nilai moral.

Mendorong Kader Organisasi yang Sadar Hukum

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep-konsep konstitusional serta nilai-nilai moral yang berkaitan dengan kehidupan organisasi. Kegiatan juga mendorong terbentuknya pola komunikasi yang lebih etis serta peningkatan kesadaran terhadap tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan.

Pemberdayaan melalui edukasi hukum diharapkan tidak berhenti pada pemahaman materi selama kegiatan berlangsung. Pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi kader untuk menjalankan aktivitas organisasi secara lebih tertib, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Wujud Nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi

Kegiatan PkM yang dilaksanakan di DPP GRIB Jaya Jakarta Barat menjadi salah satu bentuk nyata keterlibatan dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang dalam memberikan kontribusi keilmuan kepada masyarakat. Kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan dalam membangun masyarakat yang memiliki kesadaran hukum sekaligus menjunjung nilai etika.

Laporan PkM merekomendasikan agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui integrasi pendidikan hukum dan moral ke dalam proses kaderisasi, pendampingan secara berkala, serta evaluasi untuk melihat perkembangan pemahaman dan penerapan nilai-nilai hukum dalam kehidupan organisasi.

Melalui kegiatan tersebut, Tim PkM Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kontribusi akademik yang aplikatif bagi masyarakat. Edukasi hukum diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran untuk menjadikan hukum, konstitusi, integritas, tanggung jawab, dan nilai moral sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi.

Penulis: Dwi Sri Handayani, S.H., M.H. (Dosen FH UNPAM)