Jakarta, 15 September 2026 – Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang (FH UNPAM) terus mendorong penguatan budaya akademik dan pengembangan keilmuan hukum melalui partisipasi dosen dalam berbagai forum ilmiah tingkat nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Fadhli Muhaimin Ishaq, S.H., M.H., dosen Program Studi S-1 Ilmu Hukum, dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) IX Tahun 2026.

Konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut berlangsung pada 13–15 September 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat. KNHTN IX Tahun 2026 mengangkat tema “Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi.”

Dosen S-1 Ilmu Hukum Tampil sebagai Pemakalah

Dalam konferensi tersebut, Fadhli Muhaimin Ishaq, S.H., M.H. hadir sebagai peserta sekaligus pemakalah dengan mempresentasikan artikel ilmiah berjudul “Transformasi yang Tidak Tuntas: Yurisdiksi dan Independensi Peradilan Militer Pasca Reformasi.”

Artikel tersebut dipresentasikan dalam Parallel Group Discussion (PGD) 3 dengan tema “Kemandirian dan Integritas Kekuasaan Kehakiman.” Keikutsertaan sebagai pemakalah menjadi bagian dari kontribusi dosen Program Studi S-1 Ilmu Hukum dalam forum akademik yang mempertemukan berbagai perspektif mengenai perkembangan hukum tata negara dan konstitusionalisme di Indonesia.

Melalui artikel yang dipresentasikan, Fadhli Muhaimin Ishaq mengangkat isu mengenai transformasi peradilan militer setelah reformasi, terutama berkaitan dengan cakupan yurisdiksi dan independensi peradilan militer dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kajian tersebut menyoroti perkembangan dan persoalan yang berkaitan dengan kedudukan, kewenangan, serta pelaksanaan fungsi peradilan militer dalam kerangka reformasi hukum dan ketatanegaraan Indonesia.

Memperkuat Tradisi Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Hukum

Bagi Program Studi S-1 Ilmu Hukum FH UNPAM, keterlibatan dosen dalam konferensi nasional merupakan bagian dari upaya memperkuat penelitian, publikasi ilmiah, dan pengembangan keilmuan hukum.

Forum ilmiah seperti KNHTN memberikan ruang bagi dosen untuk mempresentasikan hasil pemikiran dan penelitian, memperoleh masukan akademik, serta berdiskusi dengan akademisi, peneliti, praktisi hukum, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Partisipasi tersebut juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan proses pembelajaran di Program Studi S-1 Ilmu Hukum. Berbagai isu hukum aktual yang diperoleh melalui forum ilmiah dapat menjadi bahan pengayaan dalam pembelajaran, khususnya dalam membangun kemampuan mahasiswa untuk memahami persoalan hukum secara kritis dan kontekstual.

Membahas Berbagai Isu Strategis Ketatanegaraan

Dalam PGD 3, pembahasan diarahkan pada berbagai isu strategis mengenai kekuasaan kehakiman. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain kedudukan dan independensi peradilan militer, penguatan hukum acara dalam mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman, mekanisme pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi, kesejahteraan hakim, integritas peradilan, pengawasan dan penegakan kode etik hakim, serta penataan peraturan perundang-undangan dalam ranah kekuasaan kehakiman.

Secara keseluruhan, KNHTN IX menjadi ruang akademik untuk mendiskusikan perjalanan konstitusi Indonesia setelah hampir tiga dekade reformasi. Konferensi tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia.

Rangkaian kegiatan KNHTN IX meliputi simposium nasional, seminar nasional, dan Parallel Group Discussion (PGD) yang membahas lima bidang utama, yaitu konsolidasi regulasi dan kelembagaan negara; keadilan ekonomi dan lingkungan untuk kesejahteraan rakyat; kemandirian dan integritas kekuasaan kehakiman; pemilihan umum yang demokratis dan konstitusional; serta penguatan kelembagaan partai politik.

Memperluas Jejaring Akademik Program Studi S-1 Ilmu Hukum

Keikutsertaan dosen Program Studi S-1 Ilmu Hukum dalam KNHTN IX juga menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring akademik dan membangun ruang kolaborasi dalam pengembangan ilmu hukum.

Melalui forum nasional tersebut, dosen dapat bertukar gagasan dan memperluas perspektif mengenai berbagai perkembangan hukum dan ketatanegaraan. Pengalaman akademik tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan penelitian dan publikasi dosen sekaligus memberikan pengayaan terhadap proses pembelajaran mahasiswa.

Partisipasi dalam forum ilmiah nasional juga menjadi salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Mendorong Kontribusi Akademik yang Berkelanjutan

Program Studi S-1 Ilmu Hukum FH UNPAM terus mendorong dosen untuk aktif dalam kegiatan ilmiah, penelitian, publikasi, konferensi, dan forum akademik lainnya sebagai bagian dari penguatan kualitas pendidikan hukum.

Keikutsertaan Fadhli Muhaimin Ishaq, S.H., M.H. dalam KNHTN IX Tahun 2026 menjadi salah satu bentuk kontribusi dosen dalam memperluas wawasan akademik sekaligus menghadirkan perspektif hukum dari lingkungan Program Studi S-1 Ilmu Hukum FH UNPAM dalam forum nasional.

Melalui partisipasi aktif dosen dalam berbagai forum ilmiah, Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang berkomitmen untuk terus membangun budaya akademik yang kritis, produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan ilmu hukum serta peningkatan kualitas pendidikan bagi mahasiswa.

Penulis: Fadhli Muhaimin Ishaq, S.H., M.H.