Serang & Tangerang Selatan — Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH Unpam) kembali menunjukkan kontribusi nyata dalam kancah pembangunan hukum nasional. Kegiatan Kunjungan Kerja dan Diskusi Publik Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) ini diselenggarakan pada 18 hingga 20 September 2026 di wilayah Provinsi Banten, dengan salah satu agenda utama bertempat di Pendopo Pemerintah Provinsi Banten, Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani No.1, Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42111.

Agenda strategis yang bertujuan untuk menjaring meaningful participation (partisipasi bermakna) dari akademisi, praktisi, serta para pemangku kepentingan ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan inti FH Unpam. Delegasi tersebut terdiri dari Dekan FH Unpam Assoc. Prof. Dr. Taufik Kurrohman, S.H.I., M.H., Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Assoc. Prof. Dr. Rezky Pahlawan, S.H., M.H., Wakil Ketua Program Studi Dr. Abdul Hadi, S.H., M.H., serta Sekretaris Program Studi Sisi Chadijah, S.H., M.H. Kehadiran para pimpinan ini menunjukkan keseriusan institusi dalam merespons dinamika hukum modern secara langsung di tingkat legislatif nasional.

Bersamaan dengan agenda kunjungan kerja tersebut, perwakilan dosen FH Unpam juga dipercaya untuk tampil memaparkan pandangan strategis serta akademis sebagai narasumber dalam forum diskusi publik. Keterlibatan dosen dalam memberikan kajian ilmiah ini diharapkan mampu memperkaya substansi materi muatan dalam RUU HPI agar selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini.

Urgensi pembentukan RUU HPI dinilai sangat mendesak dan krusial bagi Indonesia. Selama ini, sebagian besar pengaturan hukum perdata internasional di Indonesia masih mengacu pada produk hukum peninggalan kolonial Belanda, yaitu Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB), yang dinilai sudah usang serta tidak lagi relevan dengan pesatnya dinamika globalisasi, modernisasi perdagangan internasional, serta kompleksitas hubungan keperdataan lintas negara yang kian meningkat dari waktu ke waktu.

Melalui forum diskusi ini, dibedah pula berbagai persoalan hukum yang mendesak untuk diselesaikan. Topik-topik penting yang menjadi sorotan meliputi keabsahan perkawinan campuran, perlindungan hukum yang komprehensif bagi perempuan dan anak, kepastian status kewarganegaraan ganda terbatas, hingga perumusan mekanisme penyelesaian sengketa kontrak bisnis lintas yurisdiksi yang adil dan berkepastian hukum.

Kehadiran aktif jajaran pimpinan dan civitas akademika FH Unpam dalam rangkaian kegiatan Pansus DPR RI ini semakin menegaskan komitmen institusi dalam mengawal reformasi hukum perdata nasional. Langkah nyata ini diharapkan mampu melahirkan produk perundang-undangan yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan optimal bagi kepentingan nasional di kancah global.

Penulis: Dwi Sri Handayani, S.H., M.H.